Pemerintah secara resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa 10 kilogram (kg) beras gratis serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat, 7 Februari 2025. Keputusan ini diambil sebagai langkah lanjutan dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang digelar pada 31 Januari 2025.
Alasan di Balik Penghentian Sementara
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa penghentian ini bukan tanpa sebab. Pemerintah ingin memberikan ruang bagi Perum Bulog untuk lebih fokus dalam menyerap hasil panen petani, yang ditargetkan mencapai angka 3 juta ton setara beras. Langkah ini diambil guna menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani, terutama di tengah berlangsungnya musim panen raya yang diperkirakan terjadi antara Februari hingga April 2025.
“Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” ujar Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Jumat 7 Februari 2025.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa penghentian ini juga bertujuan untuk memastikan stok beras nasional tetap dalam kondisi aman serta tidak menghambat upaya Bulog dalam menyerap gabah dari petani.
Dampak dan Kondisi Terkini
Hingga 6 Februari 2025, penyaluran SPHP beras kepada konsumen telah mencapai 89,2 ribu ton dari alokasi total 300 ribu ton, atau sekitar 29,74 persen. Sementara itu, bantuan beras 10 kg yang semula dijadwalkan untuk Januari dan Februari masih tertunda karena proses pemutakhiran data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Langkah ini dilakukan demi menjamin akurasi data penerima manfaat.
Arief juga menyoroti faktor inflasi pangan atau volatile food, yang tercatat sebesar 2,95 persen secara bulanan dan 3,07 persen secara tahunan pada Januari 2025. Pemerintah menargetkan agar inflasi pangan tetap berada dalam kisaran 3 hingga 5 persen, sebagaimana yang disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025.
Sampai Kapan Penghentian Ini Berlaku?
Banyak masyarakat yang bergantung pada bansos bertanya-tanya kapan bantuan ini akan kembali disalurkan. Menjawab pertanyaan ini, Arief menegaskan bahwa kelanjutan program bansos beras dan SPHP akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan berikutnya.
“Selanjutnya, pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” kata Arief.
Berdasarkan informasi yang tersedia, penghentian sementara ini diperkirakan berlangsung hingga musim panen raya berakhir pada April 2025. Dengan demikian, bantuan beras bisa kembali berjalan setelah pemerintah memastikan stok beras stabil dan harga gabah di tingkat petani tetap terjaga.
Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani
Keputusan penghentian bansos beras ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga harga gabah agar tidak anjlok di pasaran.
“Kalau kita lihat project-nya itu sampai dengan April. Kita ada rapat terbatas dipimpin Pak Presiden kemudian diputuskan bahwa sebenarnya Januari dan Februari itu tidak ada bantuan pangan,” ungkap Arief.
Pemerintah ingin memastikan bahwa petani tetap mendapatkan harga jual yang layak, dengan menetapkan harga minimum gabah di angka Rp6.500 per kilogram, baik dalam skema pembelian oleh Bulog maupun pasar swasta. Jika bansos beras terus disalurkan tanpa jeda, dikhawatirkan beras yang beredar di pasaran akan berdampak pada penurunan harga gabah, yang berisiko mengurangi keuntungan petani serta melemahkan semangat produksi mereka.
“Ini kebijakannya menjaga petani. Menjaga petani-petani kita jangan sampai para petani tidak mau menanam lagi karena harga gabahnya jatuh,” ujar Arief.
Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto juga berupaya meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), yang saat ini berada di kisaran Rp108 hingga Rp112 untuk sektor tanaman pangan. Targetnya, angka ini bisa meningkat hingga Rp120, sebagaimana yang telah dicapai oleh sektor perkebunan.
“Harapannya bisa naik ke 120 seperti sektor perkebunan. Kami terus memantau dan menjaga keseimbangan ini agar petani tetap sejahtera,” tutur Arief.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penghentian sementara bansos beras dan SPHP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani serta stabilitas harga pangan nasional dalam jangka panjang.
