Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, mengusulkan peninjauan kembali skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), khususnya untuk mobil produksi dalam negeri yang banyak digunakan masyarakat. Ia berpendapat, klasifikasi “barang mewah” untuk sebagian besar mobil saat ini sudah tidak relevan.
Menurut Nangoi, mobil telah berevolusi menjadi alat mobilitas penting bagi banyak orang. Mobil-mobil terjangkau, seperti Low Cost Green Car (LCGC), kini menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar simbol status.
Mobil Nasional: Bukan Lagi Barang Mewah?
Nangoi mencontohkan LCGC yang harganya kini mendekati Rp 200 juta. Kendaraan ini seharusnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang baru pertama kali membeli mobil.
Data lima tahun terakhir menunjukkan LCGC konsisten menjadi mobil terlaris di Indonesia. Hal ini menguatkan argumen bahwa mobil-mobil ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, bukan barang mewah semata.
Tujuan Awal PPnBM dan Realitasnya
Awalnya, PPnBM bertujuan untuk menekan konsumsi barang mewah yang dianggap tidak produktif. Pajak ini diharapkan dapat menghambat pembelian barang-barang tersebut secara berlebihan.
Namun, Nangoi berpendapat, penerapan PPnBM pada mobil nasional justru menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Pembelian mobil, khususnya LCGC, kini merupakan kebutuhan dasar banyak masyarakat, bukan lagi konsumsi yang perlu dibatasi.
Apresiasi dan Harapan Terhadap Insentif Pemerintah
Nangoi mengapresiasi pemberian insentif pajak untuk kendaraan hybrid oleh pemerintah. Insentif ini berdampak positif pada perkembangan teknologi otomotif ramah lingkungan.
Meskipun demikian, ia berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak insentif, terutama untuk mendukung kemajuan industri otomotif nasional secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan agar industri otomotif Indonesia semakin berkembang.
Insentif penurunan pajak hybrid menjadi 3 persen telah memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, Gaikindo berharap dukungan pemerintah bisa lebih besar lagi, mengingat kebutuhan akan inovasi dan teknologi ramah lingkungan yang terus berkembang.
Perkembangan teknologi otomotif dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah menuntut kebijakan pemerintah yang adaptif dan responsif. Peninjauan kembali PPnBM untuk mobil-mobil nasional yang terjangkau menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Kesimpulannya, perdebatan mengenai PPnBM pada mobil nasional perlu dilihat dari perspektif kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
