Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menargetkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar pada tahun 2025.
Untuk kategori Jenis BBM Tertentu (JBT) solar, alokasi yang direncanakan mencapai 18,8 juta kiloliter (KL), sementara untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite, jumlahnya ditetapkan sebesar 31,2 juta KL.
“Untuk penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun ini targetnya tentu 100 persen, sementara kuota untuk JBT di tahun 2025 adalah 18,8 juta KL dan JBKP adalah sebesar 31,2 juta KL,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.
Selain fokus pada pendistribusian BBM bersubsidi, BPH Migas juga menargetkan supervisi terhadap pembangunan fasilitas penyalur BBM 1 Harga yang mencakup 71 lembaga distribusi.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam akses energi di berbagai daerah yang membutuhkan.
“Selain itu, (target selanjutnya) adalah mengawasi operasional BBM 1 Harga sebanyak 142 lembaga penyalur. Utamanya adalah tentu kita akan pastikan keberlangsungan dari operasional BBM 1 Harga, mengingat daerah-daerah terpencil yang kemungkinan demand-nya tidak terlalu banyak,” jelas Erika.
Dalam implementasi kebijakan BBM 1 Harga, Erika mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi bersama dengan pihak-pihak terkait.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah proses perizinan pembangunan yang masih menghadapi kendala di tingkat daerah.
“Kami cukup menyayangkan karena dari perizinan kurang didukung oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga agak susah untuk mendapatkan izin lahan, dan sebagainya,” kata Erika.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPH Migas mengambil langkah proaktif dengan memfasilitasi komunikasi antara pemda, badan usaha yang bertugas, serta calon mitra pembangunan.
“Kami biasanya melakukan mediasi bersama pemda, badan usaha penugasan, dan calon-calon mitra supaya bisa lebih cepat dibangun,” ujar dia menambahkan.
