Pengamat di bidang pertanian, Prima Gandhi, meminta Perum Bulog untuk menyesuaikan langkahnya dengan kebijakan Presiden Prabowo yang telah memutuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Menurut Gandhi, saat ini masih banyak petani yang mengalami tekanan ekonomi akibat harga gabah yang turun drastis hingga Rp 5.500 per kilogram di lapangan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang berusaha menekan harga gabah petani ke tingkat yang lebih rendah.
Oleh karena itu, kepala negara meminta semua pemangku kepentingan bekerja sama dalam menyerap gabah dengan harga yang telah ditetapkan dalam HPP GKP.
“Menurut saya, Presiden harus tahu fakta terkait serapan gabah yang masih di bawah HPP ini. Bulog juga harusnya mendukung semua arahan Presiden,” ujar Gandhi dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/2/2025).
Sebagai seorang akademisi dari IPB University yang tengah menempuh studi di Tokyo University of Agriculture, Jepang, Gandhi berpendapat bahwa Bulog seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan petani, terutama dalam meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan mereka.
Terlebih, pemerintah telah menargetkan pencapaian swasembada beras serta penghentian impor pada tahun ini.
“Jika petani tidak diuntungkan karena Bulog tidak menyerap sesuai HPP, buat apa ada penetapan HPP GKP berdasarkan perhitungan biaya produksi,” kata Gandhi.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan serapan gabah tahun ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap percepatan swasembada yang telah dicanangkan pemerintah.
Sebab, penetapan harga GKP bukan hanya bertujuan menstabilkan harga gabah dan beras, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta pendapatan para petani padi.
“Jangan sampai jika ini terus terjadi, target capaian swasembada yang sudah bagus ini malah tercoreng hanya karena gabah petani tidak diserap sesuai HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram,” tegas Gandhi.
Berdasarkan tren lima tahun terakhir, yakni sejak 2020 hingga 2024, harga GKP pada bulan Januari hingga April selalu mengalami penurunan, kecuali pada Januari 2024 yang mencatat kenaikan.
Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena pada April 2024 harga kembali turun drastis, yang membuat petani semakin terbebani secara finansial.
Terkait hal ini, Gandhi mengungkapkan bahwa jika pola penyerapan HPP GKP yang tidak konsisten terus berulang, maka semakin sedikit masyarakat yang berminat bertani, terutama generasi muda.
Ia menilai sudah saatnya Bulog mengutamakan kepentingan petani dan produksi dalam negeri dibandingkan hanya berorientasi pada keuntungan.
“Sekarang saatnya berubah, beri perhatian besar terhadap petani dengan membeli gabahnya sesuai HPP. Kita dapat mencontoh pemerintah Jepang, Vietnam, dan Thailand yang konsisten membeli produk pertanian petaninya sesuai dengan harga kesepakatan,” pungkasnya.
