Program nasional “Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading” (ODOL) yang dicanangkan Korps Lalu Lintas Polri menuai protes keras dari para sopir truk di berbagai wilayah Indonesia. Program ini, yang bertujuan untuk memberantas praktik kelebihan muatan pada kendaraan truk, telah memicu demonstrasi besar-besaran, khususnya di Jawa Tengah. Tiga level pendekatan yang direncanakan Polri, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum, tampaknya belum cukup meredam gelombang penolakan tersebut.
Para sopir truk menyuarakan berbagai keluhan, mulai dari dampak ekonomi hingga dugaan praktik pungutan liar yang menyertainya. Ketidakjelasan aturan dan kekhawatiran akan kesulitan operasional menjadi pemicu utama keresahan di kalangan para pengemudi.
Gelombang Protes di Jawa Tengah
Demo terkait aturan ODOL telah terjadi di sejumlah kota di Jawa Tengah, antara lain Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas. Aksi protes ini menunjukkan skala besarnya penolakan terhadap program pemerintah tersebut.
Para demonstran menyampaikan tuntutan agar penerapan aturan ODOL tidak dilakukan secara tebang pilih dan proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit. Mereka juga mengeluhkan adanya praktik premanisme dan pungli yang membuat beban mereka semakin berat.
Tanggapan Pemerintah Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menanggapi protes tersebut dengan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Polda Jateng. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan Zero ODOL, bukan hanya aspek ekonomi semata.
Luthfi menyadari bahwa pendekatan persuasif semata tidak cukup. Ia berencana untuk melakukan pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan untuk mencari solusi yang komprehensif. Sosialisasi yang masif juga akan digalakkan agar aturan ini dipahami dan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat.
Upaya Mencari Solusi dan Langkah ke Depan
Gubernur Luthfi menegaskan perlunya sosialisasi yang menyeluruh dan efektif. Ia akan berkoordinasi dengan Polda Jateng untuk menentukan langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Hal ini meliputi strategi komunikasi yang tepat sasaran dan penyelesaian masalah di lapangan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak ada lagi praktik pungli atau premanisme yang memberatkan para sopir truk. Transparansi dan keadilan dalam penerapan aturan ODOL sangat penting untuk menciptakan iklim kondusif bagi semua pihak. Pemerintah juga harus memberikan solusi yang berkelanjutan untuk membantu para sopir truk beradaptasi dengan aturan baru ini, misalnya dengan menyediakan pelatihan dan program bantuan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas seperti ODOL. Dialog dan kolaborasi yang intensif dengan para pelaku usaha transportasi sangat penting untuk menemukan titik temu yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan program Zero ODOL tergantung pada keberhasilan sosialisasi, penerapan aturan yang adil, dan solusi yang tepat bagi para pengemudi truk yang terdampak. Ke depan, pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten akan memastikan bahwa aturan ini dijalankan secara efektif dan tanpa menimbulkan kesenjangan.
