Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tengah menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan ekstrem. Data terbaru menunjukkan tingginya angka kemiskinan di wilayah ini, bahkan menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan mendalam tentang efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.
Situasi ini semakin diperparah dengan adanya persepsi publik mengenai kesenjangan ekonomi yang signifikan antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Tudingan mengenai gaya hidup mewah para pejabat di tengah angka kemiskinan yang tinggi menjadi sorotan utama dan perlu dikaji lebih lanjut.
25 Desa di Kuningan Tergolong Miskin Ekstrim
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan Nomor: 005/728/SBP tahun 2021, tercatat 25 desa di lima kecamatan masuk kategori miskin ekstrim. Jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak cukup besar dan memerlukan perhatian serius.
Kecamatan Cidahu memiliki lima desa dengan total 14.856 KK miskin ekstrim. Desa-desa tersebut adalah Datar (1.126 KK), Cidahu (1.123 KK), Jatimulya (1.334 KK), Kertawinangun (927 KK), dan Nanggela (1.434 KK).
Kecamatan Kalimanggis juga tercatat memiliki lima desa dengan kondisi serupa, berjumlah 8.847 KK. Desa-desa tersebut adalah Cipancur (659 KK), Wanasaraya (940 KK), Kalimanggis Wetan (1.770 KK), Kalimanggis Kulon (2.069 KK), dan Kertawana (1.824 KK).
Lima desa di Kecamatan Cimahi juga termasuk dalam kategori ini, dengan total 4.310 KK. Desa Gunungsari (901 KK), Cimulya (571 KK), Margamukti (1.965 KK), Cimahi (980 KK), dan Mekarjaya (893 KK) memerlukan intervensi khusus.
Kecamatan Cibingbin memiliki lima desa dengan total 14.230 KK miskin ekstrim. Desa-desa tersebut adalah Ciangir (1.232 KK), Cibingbin (3.975 KK), Sukaharja (1.140 KK), Cisaat (449 KK), dan Cipondok (1.414 KK).
Terakhir, lima desa di Kecamatan Darma tercatat memiliki 17.302 KK miskin ekstrim. Desa Cageur (587 KK), Paninggaran (586 KK), Tugumulya (713 KK), Karangsari (765 KK), dan Situsari (465 KK) merupakan desa-desa yang paling terdampak di kecamatan ini.
Kontras antara Kemiskinan Ekstrim dan Gaya Hidup Mewah Pejabat
Kondisi kemiskinan ekstrim di Kuningan menimbulkan pertanyaan publik mengenai gaya hidup para pejabat daerah. Muncul kecurigaan adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi masyarakat dengan kehidupan para pejabat.
Seorang warga Kuningan, Yanto Sugianto, mempertanyakan status “miskin ekstrim” Kabupaten Kuningan, terutama mengingat peringkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat. Yanto mencatat adanya kontras antara kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi dengan gaya hidup mewah yang dipersepsikan dimiliki oleh para pejabat.
Ia mencontohkan rumah-rumah pejabat yang dinilai mewah, bahkan hingga ke tingkat kepala bidang (Kabid). Yanto berpendapat bahwa kondisi ini bukan rahasia umum lagi dan perlu menjadi perhatian serius.
Perlu Evaluasi Pengelolaan Anggaran Daerah
Yanto Sugianto mengemukakan dugaan bahwa peringkat kemiskinan Kuningan yang tinggi mungkin disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil. Namun, ia juga mempertanyakan alokasi anggaran yang tampaknya lebih memprioritkan pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
Menurutnya, pengadaan barang mewah seperti karpet dan gorden dengan nilai ratusan juta rupiah menunjukkan adanya potensi penyelewengan anggaran. Ia menyarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan pengeluaran untuk program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Kuningan. Penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran dan implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Kuningan dapat ditingkatkan secara signifikan dan kesenjangan ekonomi dapat diperkecil.
