Miliarder sekaligus inovator ternama, Elon Musk, mengingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) berpotensi mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tidak segera memangkas anggaran negara secara signifikan.
Pernyataan tersebut diutarakan dalam konferensi pers yang digelar bersama Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih pada Selasa (11/2). Musk menyoroti persoalan defisit anggaran yang membengkak hingga US$1,8 triliun atau sekitar Rp29.455 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp16.360 per dolar AS) pada 2024, serta tingginya biaya pembayaran bunga atas utang nasional.
“Mengurangi pengeluaran federal bagi Washington bukan pilihan opsional. Itu penting,” kata Musk, seperti dikutip AFP, Rabu (12/2).
Sebagai langkah konkret, Trump menunjuk Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (US Department of Government Efficiency/DOGE), yang baru saja dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut.
Namun, rencana pemotongan anggaran ini menuai tantangan dari sistem peradilan AS. Hakim federal mempertanyakan legalitas kebijakan pemangkasan biaya yang diinisiasi oleh Trump.
Strategi besar Trump, yang meliputi penghentian operasional beberapa lembaga federal dan pemutusan hubungan kerja bagi sejumlah pegawai, telah memicu polemik hukum di berbagai wilayah. Beberapa gugatan hukum dilayangkan guna menghambat implementasi kebijakan ini.
Pihak yang menentang kebijakan tersebut menilai langkah pemotongan anggaran sebagai tindakan pengambilalihan kekuasaan yang melanggar hukum.
Di sisi lain, tim Musk mulai bergerak dengan mengkaji ulang berbagai lembaga federal. Beberapa program bantuan dibekukan, dan efisiensi tenaga kerja didorong dengan mengurangi jumlah pegawai.
Di bawah kepemimpinan Musk, DOGE berencana mengimplementasikan kebijakan ketat terkait perekrutan pegawai federal. Salah satu rencana yang diajukan adalah pembatasan perekrutan dengan aturan bahwa hanya satu pegawai yang boleh dipekerjakan untuk menggantikan empat pegawai yang meninggalkan posisinya.
Musk juga mengeluarkan perintah eksekutif yang mewajibkan setiap kepala lembaga untuk berkonsultasi dengan DOGE sebelum memutuskan posisi yang akan diisi kembali.
Menanggapi reaksi publik atas kebijakan pemangkasan anggaran ini, Musk menyatakan bahwa masyarakat AS telah memilih reformasi besar dalam pemerintahan, yang merupakan salah satu isu utama yang digaungkan Trump dalam berbagai kampanye.
Sebagai pemimpin perusahaan teknologi raksasa, seperti SpaceX dan Tesla, Musk berjanji untuk bertindak setransparan mungkin dalam menghadapi pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan antara perannya di pemerintahan dan bisnis.
Namun, keterlibatan Musk dalam pemerintahan tetap menuai kritik, terutama karena perusahaannya memiliki kontrak besar dengan pemerintah AS.
Tim reformasi DOGE juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat. Pasalnya, tim ini memiliki akses terhadap berbagai data penting milik AS melalui Departemen Keuangan.
