Partai Golkar Bali sedang menghadapi masalah pembayaran atas pesanan bibit durian. UD Bakti Pertiwi, pemasok bibit durian jenis kane, melayangkan somasi kepada DPD I Partai Golkar Bali karena sisa pembayaran sebesar Rp 244 juta belum dilunasi.
Pembayaran tersebut terkait program pendidikan politik Partai Golkar Bali di Jembrana menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) lalu. Program tersebut melibatkan para petani dan calon legislatif (caleg) Golkar.
Pemesanan Bibit Durian untuk Program Pendidikan Politik
Dalam program pendidikan politiknya, Golkar Bali memesan 10.000 bibit durian kane kepada UD Bakti Pertiwi. Total tagihan mencapai lebih dari Rp 344 juta.
Bibit-bibit tersebut kemudian dibagikan kepada caleg Golkar di masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk selanjutnya didistribusikan kepada para petani.
Pembayaran Sebagian dan Alasan Keterlambatan
Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, mengakui adanya tunggakan pembayaran tersebut. Golkar Bali telah melunasi sebagian tagihan sebesar Rp 100 juta.
Korry menjelaskan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh padatnya jadwal Pileg dan Pilkada yang lalu. Hal ini menyebabkan kewajiban pembayaran belum dapat diselesaikan sepenuhnya.
Somasi dari UD Bakti Pertiwi dan Langkah Selanjutnya
Somasi dari UD Bakti Pertiwi menjadi konsekuensi dari tunggakan pembayaran tersebut. Pihak Golkar Bali kini sedang berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran yang masih tertunggak.
Meskipun telah menjelaskan alasan keterlambatan, pihak Golkar Bali diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini secara profesional dan bertanggung jawab.
Konsekuensi Hukum atas Tunggakan Pembayaran
Kegagalan melunasi sisa pembayaran dapat berujung pada proses hukum lebih lanjut. UD Bakti Pertiwi berhak menuntut pembayaran melalui jalur hukum jika negosiasi tidak membuahkan hasil.
Langkah hukum ini dapat berupa gugatan perdata untuk menuntut pelunasan sisa tagihan beserta denda atau bunga keterlambatan.
Dampak Terhadap Reputasi Partai Golkar
Kasus ini berpotensi berdampak negatif terhadap citra dan reputasi Partai Golkar. Kepercayaan publik terhadap partai dapat terpengaruh jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan transparan.
Partisipasi aktif dalam program pemberdayaan petani seharusnya dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Permasalahan tunggakan pembayaran bibit durian ini menjadi pelajaran berharga bagi Partai Golkar Bali. Ke depannya, manajemen keuangan dan pengelolaan program partai perlu lebih ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara damai dan berkeadilan bagi semua pihak.
