Warga Kuningan mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk meninjau langsung kondisi lingkungan di Kampung Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Kawasan ini diduga mengalami kerusakan lingkungan akibat menjamurnya bangunan beton di kaki Gunung Ciremai.
Kekhawatiran ini muncul setelah terjadinya bencana tanah longsor di kaki Gunung Ciremai, yang diduga bermula dari area bawah bangunan wisata kuliner Joglo Arunika. Dampaknya dirasakan warga Desa Pajambon, Kecamatan Kramatmulya.
Desakan Penyelidikan dan Penertiban Bangunan
Yanto Sugianto, seorang warga Kuningan, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menantang Gubernur Dedi Mulyadi untuk bertindak tegas di Kuningan, seperti yang dilakukan di Puncak, Bogor.
Ia menekankan perlunya kajian lingkungan sebelum pembangunan di kawasan budidaya, guna mencegah kerusakan serupa. Proses perizinan, baik IMB maupun PBG, harus lebih ketat dan mempertimbangkan dampak lingkungan.
Aturan Kawasan Konservasi dan Tanggung Jawab Pemda
Kawasan konservasi Gunung Ciremai memiliki aturan ketat. Aktivitas seperti pengambilan tumbuhan atau satwa, membawa minuman keras, dan membuang sampah dilarang.
Pembangunan di area konservasi diperbolehkan, dengan syarat mengikuti peraturan perizinan dan tata ruang yang berlaku. Konsultasi dengan Pemda sangat dianjurkan sebelum membangun.
Di Palutungan, Desa Cisantana, kecurigaan muncul terkait dugaan pembiaran pembangunan yang melanggar aturan. Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, didesak untuk bertindak tegas.
Yanto secara langsung menantang Bupati dan Gubernur untuk membongkar bangunan yang diduga bermasalah. Ia mempertanyakan keberanian pemimpin daerah dalam menegakkan aturan di kawasan konservasi.
Ancaman Kerusakan Alam dan Tuntutan Aksi Nyata
Novi Satria Pradja, Wakil Rektor Universitas Kuningan (Uniku), mengingatkan pentingnya keseimbangan ekonomi dan kelestarian alam. Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan.
Ia menekankan pentingnya evaluasi RTRW Desa Cisantana dan pembatasan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Pemda Kuningan harus berani bertindak dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di sekitar Gunung Ciremai.
Luqman Maulana dari Gerakan KITA menyebut bencana tanah longsor sebagai peringatan keras. Ini menjadi ujian moral bagi Pemda dan pemangku kebijakan, serta ujian integritas bagi masyarakat Kuningan.
Masyarakat menantikan sikap tegas Bupati Dian Rachmat Yanuar. Apakah ia akan memprioritaskan keselamatan rakyat atau tunduk pada tekanan politik? Tindakan objektif terhadap pembangunan yang bermasalah akan mendapatkan apresiasi publik.
Peristiwa tanah longsor di kaki Gunung Ciremai menjadi sorotan serius. Bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Harapannya, kejadian ini menjadi momentum perubahan, mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Kuningan.
