Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong pemerataan akses internet berkualitas tinggi hingga ke pelosok negeri. Langkah ini merupakan bagian penting dari visi digitalisasi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk kerja sama dengan operator seluler untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik.
Target Konektivitas 100 Mbps di Seluruh Indonesia
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses internet minimal 100 Mbps di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya konektivitas digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah memahami bahwa akses internet yang memadai merupakan kebutuhan dasar, bukan lagi sekadar kemewahan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai target konektivitas 100 Mbps ini menjadi prioritas utama.
Dukungan Pemerintah untuk Operator Seluler
Untuk memastikan komitmen operator seluler dalam menyediakan akses internet berkualitas, pemerintah memberikan berbagai dukungan. Salah satunya adalah alokasi spektrum frekuensi baru, khususnya spektrum 1,4 GHz yang akan dilelang untuk Broadband Wireless Access (BWA).
Spektrum ini diharapkan mampu memperluas jangkauan internet hingga ke daerah-daerah yang belum terjamah oleh jaringan serat optik. Skema jaringan terbuka (open access) juga diadopsi untuk mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dan menekan biaya layanan.
Alokasi Spektrum dan Jaringan Terbuka
Alokasi spektrum 1,4 GHz akan dilakukan secara transparan dan kompetitif. Hal ini bertujuan agar operator seluler yang memiliki komitmen kuat dan teknologi yang mumpuni dapat memenangkan lelang.
Sistem open access akan mewajibkan pemegang izin spektrum untuk membuka infrastruktur mereka sehingga operator lain dapat memanfaatkannya. Dengan demikian, biaya infrastruktur dapat ditekan dan layanan internet menjadi lebih terjangkau.
Tantangan dan Solusi Pemerataan Akses Internet
Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Kominfo menunjukkan masih besarnya kesenjangan akses internet di Indonesia. Sekitar 86 persen sekolah (190.000 unit), 75 persen Puskesmas (7.800 unit), dan 32.000 kantor desa masih belum memiliki akses internet tetap yang memadai. Penetrasi fixed broadband di rumah tangga juga masih rendah, hanya mencapai 21,31 persen.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi. Selain alokasi spektrum dan skema open access, pemerintah juga aktif mendorong penggunaan teknologi satelit, seperti yang dilakukan oleh Telkomsat di Maluku Utara. Pemerintah juga memanfaatkan satelit SATRIA-1 untuk menyediakan akses internet di daerah terpencil.
- Penggunaan teknologi satelit untuk menjangkau daerah terpencil.
- Pemanfaatan satelit SATRIA-1 untuk meningkatkan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- Peraturan Menteri yang mengatur tentang internet murah telah melalui tahap konsultasi industri dan segera diimplementasikan.
Proses seleksi operator seluler akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kriteria seleksi akan memprioritaskan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan internet murah. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat mempercepat pemerataan akses internet dan mendorong transformasi digital di Indonesia.
Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, pemerintah optimistis target konektivitas 100 Mbps dapat tercapai. Hal ini akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempersempit kesenjangan digital di Indonesia. Pemerataan akses internet bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi untuk masa depan bangsa.
