Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini diusulkan untuk meningkatkan akurasi data kepemilikan kendaraan dan penyederhanaan administrasi perpajakan.
Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menjelaskan bahwa penghapusan pajak progresif bertujuan untuk memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat dan tertib administrasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik penyalahgunaan data untuk menghindari pajak.
Wacana Penghapusan Pajak Progresif Kendaraan di Jakarta
Pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta saat ini mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarifnya mengalami kenaikan sejak Januari 2025.
Tujuan utama penghapusan pajak progresif ini adalah untuk menciptakan sistem administrasi pajak yang lebih efisien dan akurat. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jakarta
Saat ini, pajak progresif di Jakarta dikenakan dengan besaran berbeda sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki seseorang.
Berikut rincian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pribadi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut:
- Kendaraan pertama: 2%
- Kendaraan kedua: 3%
- Kendaraan ketiga: 4%
- Kendaraan keempat: 5%
- Kendaraan kelima dan seterusnya: 6%
Kepemilikan kendaraan dihitung berdasarkan kesamaan nama, NIK, dan/atau alamat.
Terdapat perbedaan tarif untuk kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, lembaga sosial, pemerintah, dan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,5%. Sementara itu, badan atau perusahaan dikenakan tarif 2% tanpa pajak progresif.
Penyalahgunaan Pajak Progresif dan Dampak Penghapusannya
Tarif pajak kendaraan bermotor untuk badan/perusahaan yang lebih rendah sering dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan lebih dari satu untuk menghindari pajak progresif.
Banyak yang menggunakan nama perusahaan atau bahkan meminjam KTP orang lain untuk mendaftarkan kendaraannya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pendapatan daerah.
Penghapusan pajak progresif diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, diharapkan data kepemilikan kendaraan akan lebih akurat dan tertib administrasi pajak.
Namun, perlu kajian lebih lanjut terkait potensi dampak penghapusan pajak progresif terhadap pendapatan daerah. Apakah penerimaan pajak akan tetap terjaga atau justru mengalami penurunan?
Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme lain untuk mengganti penerimaan pajak yang hilang jika pajak progresif dihapus. Mungkin perlu ada kebijakan baru yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang sama.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sistem administrasi dan teknologi informasi untuk mendukung penghapusan pajak progresif. Sistem yang handal dan efisien sangat krusial untuk mencegah praktik penggelapan pajak di masa mendatang.
Kesimpulannya, wacana penghapusan pajak progresif di Jakarta merupakan langkah yang perlu dikaji secara matang. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data dan tertib administrasi, perlu diperhatikan potensi dampaknya terhadap pendapatan daerah dan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Suatu solusi yang komprehensif dan adil bagi semua pihak perlu dipertimbangkan sebelum kebijakan ini diterapkan.
