Kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku kembali bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmennya untuk mengungkap seluruh rangkaian kasus ini, meskipun tersangka utama hingga kini masih buron.
Terbaru, KPK memanggil seorang wiraswasta untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Langkah ini menjadi sinyal bahwa investigasi masih terus berjalan intensif.
Pemanggilan Saksi Terbaru dalam Kasus Harun Masiku
Pada Rabu, KPK memeriksa seorang wiraswasta berinisial UZ di Gedung Merah Putih. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaan ini menjadi langkah signifikan setelah periode relatif tenang dalam perkembangan kasus ini. Sebelumnya, KPK terakhir memanggil saksi pada 30 April 2025.
Kronologi Kasus dan Daftar Tersangka
Kasus ini bermula pada 9 Januari 2020, ketika KPK menetapkan empat tersangka.
Harun Masiku dan Saeful Bahri ditetapkan sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu Setiawan (mantan anggota KPU RI) dan Agustiani Tio Fridelina (anggota Bawaslu RI) sebagai penerima suap.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Harun Masiku menjadi buronan KPK dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Keberadaannya hingga kini masih misterius.
Penetapan tersangka baru menambah kompleksitas kasus ini. Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka.
Tantangan dan Implikasi Hukum Kasus Harun Masiku
Keberadaan Harun Masiku yang masih menjadi buronan menjadi tantangan utama dalam penyelesaian kasus ini.
Keberhasilan KPK menangkap Harun Masiku akan menjadi kunci untuk mengungkap seluruh jaringan dan motif di balik kasus suap PAW anggota DPR ini.
Proses hukum yang panjang dan kompleksitas jaringan yang terlibat membutuhkan ketelitian dan strategi investigasi yang matang dari KPK.
Selain itu, penetapan tersangka baru dari kalangan partai politik dan profesional hukum menambah dimensi baru pada kasus ini, serta mengundang sorotan publik terhadap integritas lembaga terkait.
Proses hukum yang berkelanjutan dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Keterbukaan informasi dan akses publik terhadap perkembangan kasus ini menjadi hal krusial.
Keberhasilan mengungkap seluruh aktor dan motif di balik kasus ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Upaya KPK untuk menghadirkan Harun Masiku ke pengadilan menjadi sangat penting untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan memberikan keadilan.
Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari KPK terkait kasus ini, khususnya mengenai upaya penangkapan Harun Masiku dan pengungkapan seluruh fakta yang terkait.
Semoga proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan ditetapkannya tersangka-tersangka baru, kasus ini menunjukkan betapa rumitnya jaringan korupsi dan betapa pentingnya komitmen untuk terus mengungkapnya sampai ke akar-akarnya.
