Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021-2023. Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan dan beberapa pihak telah diperiksa, termasuk seorang tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Terbaru, KPK memanggil Mesah Tarigan, tenaga ahli DPR RI, untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan yang tengah berjalan.
Pemanggilan Tenaga Ahli DPR RI dan Modus Penggelembungan Harga
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan tersebut. Ia menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi ini.
KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan kasus ini pada 29 November 2024. Modus yang diduga dilakukan adalah penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa.
Penetapan Tersangka dan Larangan Perjalanan ke Luar Negeri
Seorang tersangka telah ditetapkan oleh KPK pada 2 Desember 2024 terkait kasus dugaan korupsi ini. Identitas tersangka belum diungkap secara resmi oleh KPK.
Langkah preventif juga telah diambil KPK. Lembaga antirasuah itu telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri.
Delapan orang tersebut terdiri dari pihak swasta berinisial DS dan RIS, pensiunan berinisial DJ, serta enam PNS berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT (Mesah Tarigan).
Daftar Nama yang Dicegah Perjalanan ke Luar Negeri
Langkah pencegahan perjalanan ke luar negeri ini merupakan tindakan standar KPK untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan mencegah potensi menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.
Kedelapan individu yang dilarang bepergian ini diyakini memiliki peran signifikan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementan.
Kaitan dengan Kasus Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo
KPK saat ini juga mendalami kemungkinan keterkaitan kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet ini dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Investigasi yang menyeluruh dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dimintai pertanggungjawaban. KPK akan terus berupaya mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat.
Penyelidikan KPK berfokus untuk memastikan seluruh aspek kasus ini terungkap, dari mulai proses pengadaan hingga aliran dana yang terlibat.
Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga terkait lainnya, sangat penting dalam mengungkap kasus ini secara tuntas dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Ke depan, publik dapat berharap KPK akan memberikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini, termasuk pengungkapan identitas tersangka dan detail lainnya seiring dengan berjalannya proses penyidikan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini menjadi hal yang krusial guna memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
