Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen. Rencana ini menuai kontroversi, khususnya dari para perajin dan penyewa ondel-ondel yang khawatir akan dampaknya terhadap mata pencaharian mereka. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keseimbangan antara pelestarian budaya Betawi dan pengaturan praktik mengamen di jalanan.
Perdebatan ini menyoroti kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan warisan budaya. Larangan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi para pengamen ondel-ondel dan kelangsungan budaya Betawi itu sendiri.
Penolakan Keras dari Perajin Ondel-ondel
Para perajin ondel-ondel di Kampung Ondel-ondel, Senen, Jakarta Pusat, secara tegas menolak rencana pelarangan tersebut. Mereka mempertanyakan nasib para pengamen ondel-ondel jika larangan tersebut diterapkan.
Mulyadi (57), seorang perajin dari Sanggar Irama Betawi, mengungkapkan kekhawatirannya akan meningkatnya angka pengangguran. Ia menekankan pentingnya pemerintah memikirkan solusi alternatif sebelum memberlakukan larangan tersebut.
Mulyadi juga membantah anggapan bahwa para pengamen ondel-ondel merupakan preman. Ia berpendapat mereka justru berupaya memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat melalui seni pertunjukan mereka.
Prespektif Gubernur dan Dampak Budaya
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah menyampaikan keinginan untuk melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen.
Ia memandang ondel-ondel sebagai warisan budaya yang berharga dan seharusnya diperlakukan dengan lebih terhormat, bukan hanya sebagai alat untuk mencari nafkah di jalanan.
Namun, Gubernur juga mengakui bahwa maraknya penggunaan ondel-ondel untuk mengamen merupakan cerminan kurangnya perhatian dan fasilitas dari berbagai pihak.
Pemerintah berencana membuat peraturan daerah (Perda) untuk mengatur hal ini. Pramono berharap adanya Perda akan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif.
Mencari Solusi yang Berkeadilan
Perdebatan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini. Bukan hanya sekadar melarang, tetapi juga mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial bagi para pengamen ondel-ondel. Program pelatihan keterampilan dan alternatif mata pencaharian dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi.
Selain itu, upaya pelestarian budaya Betawi juga harus diimbangi dengan dukungan dan fasilitasi yang memadai bagi para seniman dan perajin ondel-ondel.
Menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan regulasi sosial memerlukan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.
Perlu dikaji program-program yang dapat mendukung para perajin dan seniman ondel-ondel, sehingga mereka dapat tetap melestarikan budaya Betawi tanpa harus menggantungkan hidup pada mengamen di jalanan.
Diharapkan, Pemerintah DKI Jakarta dapat merumuskan kebijakan yang bijak dan komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek, untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Bukan hanya sekadar melarang, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi para perajin dan pengamen ondel-ondel.
Dengan demikian, pelestarian budaya Betawi dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan para senimannya.
