Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sedang menyiapkan regulasi anyar terkait standar harga ekspor batu bara.
Kebijakan ini mewajibkan eksportir menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) sebagai pedoman dalam transaksi internasional.
“Tidak dalam lama lagi, kami akan membuat Keputusan Menteri (Kepmen) agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil, dikutip Senin (10/2/2025).
Selama ini, para eksportir batu bara cenderung mengacu pada indeks harga global yang lebih rendah.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing industri batu bara domestik melalui aturan ini.
Sebagai produsen batu bara utama dunia, Indonesia belum memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan harga pasar global, sehingga nilai ekspor batu bara nasional relatif lebih rendah dibanding negara lain.
Berdasarkan laman resmi minerba.esdm.go.id, HBA pada Januari 2025 ditetapkan sebesar USD124,01 per ton, lebih tinggi dibanding acuan harga batu bara internasional.
Sebagai contoh, harga patokan Newcastle pada periode yang sama tercatat USD116,79 per ton. Selisih antara HBA dan Newcastle berkisar USD7,5 hingga USD29 per ton.
Bahlil menekankan pentingnya kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini. Jika ada yang tidak mematuhi, Kementerian ESDM siap memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin ekspor.
“Kalau tidak mau, kita ambil izin ekspornya. Kira-kira begitu. Masak harga batu bara negara kita dibuat lebih murah ketimbang negara lain. Masak harga batu bara kita, ditentukan negara lain,” tegasnya.
Selama ini, penentuan harga batu bara di Indonesia mengacu pada berbagai indeks, termasuk Indonesia Coal Index (ICI).
Berdasarkan catatan Bahlil, sepanjang tahun 2024, Indonesia berhasil mengekspor 555 juta ton batu bara, dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun.
Sementara itu, konsumsi batu bara global berkisar antara 8 hingga 8,5 miliar ton, namun hanya sekitar 1,5 miliar ton yang beredar di pasar dunia.
Dengan demikian, terdapat kekurangan pasokan sekitar 7 hingga 7,5 miliar ton. Menyikapi kondisi ini, Bahlil melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan yang lebih optimal.
“Caranya ya itu tadi, Indonesia harus menjadi negara penentu harga batu bara dunia. Jadi batu bara kita ini, betul-betul berdampak masif dan terstruktur. Misalnya kita buat pengetatan ekspor. Tapi sampai sekarang, kan belum. Kalau harga kita ditekan terus, tidak menutup kemungkinan kita berpikir lain,” jelasnya.
