Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah menerapkan tiga langkah strategis guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi prima.
Dengan menjaga stabilitas, kredibilitas, dan keberlanjutan APBN, pemerintah berupaya memastikan ekonomi nasional tetap bergerak dinamis serta kesejahteraan masyarakat terjaga.
“Upaya menjaga APBN dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak dan melaksanakan belanja pemerintah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Serta mendorong pembiayaan yang inovatif,” kata Menkeu dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Dari aspek penerimaan, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah terus melanjutkan reformasi di bidang perpajakan.
Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikenal sebagai Coretax.
“Saat ini memang masih banyak keluhan dari pengguna Coretax dan kami terus melakukan perbaikan sistemnya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki sistem administrasi perpajakan yang terpercaya dalam mencatat penerimaan pajak dan memudahkan para wajib pajak,” ujar Menkeu.
Keberadaan Coretax diharapkan mampu mendongkrak rasio pajak yang masih tergolong rendah. Selain itu, sistem ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
“Kita menggunakan APBN bukan hanya sebagai instrumen untuk mengumpulkan penerimaan negara. Tapi juga digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan program-program pemerintah,” ucap Menkeu.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara dengan memastikan pengeluaran dilakukan secara efisien.
Dengan pendekatan ini, alokasi dana negara dapat lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Presiden Prabowo berulangkali mengatakan keinginannya, agar anggaran negara dibelanjakan dengan lebih baik, bersih dan fokus. Utamanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Menkeu.
Selain mengoptimalkan belanja negara, pemerintah juga menempuh langkah inovatif dalam hal pembiayaan.
Skema pendanaan kreatif ini dapat berupa kemitraan strategis dengan sektor swasta atau melalui peningkatan kinerja badan usaha milik negara.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, lanjut Sri Mulyani, diperlukan lebih dari sekadar instrumen kebijakan konvensional.
Kunci utama keberhasilan terletak pada peningkatan produktivitas sehingga prioritas pembangunan nasional dapat terealisasi secara optimal.
