Meningkatnya jumlah wisatawan di Norwegia telah memicu kekhawatiran akan “overtourism”. Untuk mengatasi hal ini, parlemen Norwegia telah menyetujui pengenaan pajak turis baru. Pajak ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengenakan pajak 3 persen atas akomodasi di wilayah yang terdampak pariwisata.
Langkah ini diambil setelah Norwegia mencatat rekor jumlah pengunjung pada tahun 2024, yakni 38,6 juta orang yang memesan akomodasi. Lebih dari 12 juta di antaranya adalah wisatawan asing, meningkat 4,2 persen dari tahun sebelumnya.
Lonjakan Wisatawan dan Dampaknya di Kepulauan Lofoten
Kepulauan Lofoten, yang dulunya tenang, kini menjadi destinasi wisata yang sangat populer. Foto-foto jalur pendakian yang memukau di media sosial telah menarik banyak wisatawan ke daerah tersebut.
Dengan populasi hanya 24.500 orang yang tersebar di beberapa kota kecil dan desa, Kepulauan Lofoten menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi lonjakan jumlah pengunjung.
Dampak Terhadap Penduduk Lokal dan Infrastruktur
Peningkatan jumlah wisatawan menimbulkan ketegangan dengan penduduk lokal. Infrastruktur yang ada kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pengunjung.
Fasilitas umum seperti toilet dan tempat parkir mobil sangat terbatas di destinasi populer. Bahkan ada laporan wisatawan yang menggunakan halaman belakang rumah penduduk sebagai toilet.
Di Tromsø, yang terletak di atas Lingkaran Arktik, 77 persen penduduk merasa ada terlalu banyak wisatawan di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat keprihatinan masyarakat.
Pajak turis yang baru ini akan dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata. Dana tersebut akan diperuntukkan bagi proyek yang menguntungkan baik pengunjung maupun penduduk lokal.
Pajak Wisata: Langkah Menuju Pariwisata Berkelanjutan
Pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa fasilitas mereka tidak memadai dan rencana penggunaan dana pajak harus disetujui oleh pemerintah pusat.
Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia, Cecilie Myrseth, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah bersejarah. Norwegia mengikuti jejak beberapa negara Eropa lain yang telah menerapkan pajak serupa.
Pajak ini juga dapat dikenakan pada kapal pesiar yang berlabuh di wilayah yang paling terdampak overtourism. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari peningkatan jumlah wisatawan.
Dengan pajak baru ini, Norwegia berupaya mengelola dampak pariwisata yang meningkat. Tujuannya adalah untuk memastikan infrastruktur yang memadai, menjaga keindahan alam, dan mempertahankan daya tarik destinasi wisata untuk generasi mendatang.
Studi Kasus Venesia: Efektivitas Pajak Wisata
Venesia telah menerapkan pajak wisata harian sejak 2024, dan pada 2025 kebijakan ini diperpanjang. Biaya untuk pemesanan menit terakhir dinaikkan menjadi 10 Euro.
Walikota Venesia, Luigi Brugnaro, menyatakan bahwa pajak ini penting untuk membantu kota menghadapi overtourism. Meskipun menuai kritik, kebijakan ini dianggap menghasilkan dampak yang signifikan.
Pajak harian akan diberlakukan pada hari Jumat hingga Minggu, dan hari libur, dari 18 April hingga 27 Juli 2025. Jumlah hari penerapan pajak hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Penerapan pajak ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan wisatawan yang bijak. Norwegia, dengan langkahnya yang baru, diharapkan dapat belajar dari pengalaman Venesia dan negara-negara lain dalam mengelola dampak pariwisata secara berkelanjutan.
Kesimpulannya, penerapan pajak turis di Norwegia merupakan upaya proaktif dalam mengelola pertumbuhan pariwisata yang pesat. Dengan memperhatikan pengalaman negara lain seperti Venesia, implementasi yang tepat dan pemanfaatan dana yang transparan menjadi kunci keberhasilan strategi ini dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.
