Pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat dibayangi isu premanisme dan gangguan organisasi masyarakat (ormas). Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah kabar tersebut dan menyatakan situasi keamanan di lokasi proyek kini telah kondusif.
Meskipun masalah premanisme telah teratasi, tantangan baru muncul terkait pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan ini justru menjadi kendala utama yang menghambat kelancaran proyek.
Bantahan Gubernur Jawa Barat Soal Gangguan Ormas
Dedi Mulyadi secara tegas membantah adanya gangguan premanisme yang masih berlangsung di sekitar lokasi pembangunan pabrik BYD. Ia menyatakan bahwa isu tersebut sudah usang dan situasi keamanan saat ini sudah terjamin.
Menurutnya, fokus permasalahan saat ini telah beralih pada proses pembebasan lahan, bukan lagi premanisme. Ia menekankan perlunya tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi setiap masalah yang muncul.
Kendala Pembebasan Lahan: Percaloan Tanah dan Harga Selangit
Dedi Mulyadi mengidentifikasi masalah utama pembangunan pabrik BYD kini berpusat pada pembebasan lahan. Ia menyebut adanya praktik percaloan tanah yang memanfaatkan situasi investasi besar ini.
Para calo tanah menawarkan harga jual tanah yang sangat tinggi, jauh di atas harga pasar. Hal ini tentu saja menghambat proses pembebasan lahan dan meningkatkan biaya investasi.
Informasi yang beredar menyebutkan harga tanah ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Angka ini jauh di atas harga pasaran tanah di wilayah tersebut.
Pernyataan Berbeda dari Pihak Lain dan Tanggapan BYD
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memiliki pandangan berbeda. Ia mengungkapkan sempat menerima informasi mengenai gangguan premanisme dan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD. Informasi ini ia peroleh saat kunjungan ke China.
Eddy Soeparno menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan jaminan keamanan investasi asing. Keberadaan investor asing seharusnya dijamin keamanannya agar investasi ke Indonesia terus berlanjut.
Berbeda dengan pernyataan tersebut, pihak BYD Motor Indonesia melalui Head of Marketing PR and Government Relation, Luther T Panjaitan, menyatakan pembangunan pabrik berjalan lancar sesuai rencana tanpa kendala berarti.
BYD Motor Indonesia fokus menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan pemerintah. Pernyataan ini menegaskan optimisme BYD terhadap kelancaran proyek.
Kesimpulannya, meskipun isu premanisme tampaknya telah teratasi, tantangan baru muncul dalam bentuk kendala pembebasan lahan. Perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah dan pernyataan resmi BYD perlu dicermati. Keberhasilan proyek ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi kendala pembebasan lahan dan menjamin keamanan investasi asing agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik.
