Kementerian Sosial (Kemensos) tengah gencar memberdayakan masyarakat Papua Barat dengan strategi unik. Strategi ini menggabungkan pendekatan berbasis budaya lokal dan data terkini untuk hasil yang optimal. Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam pembangunan sosial di wilayah tersebut.
Pemberdayaan masyarakat di Papua Barat, menurut Wamensos Agus Jabo Priyono, harus dimulai dari penguatan peran masyarakat adat. Hal ini disampaikannya dalam audiensi bersama perwakilan DPD RI dan masyarakat adat Papua Barat di Kemensos RI, Rabu (30/4/2025). Intervensi sosial yang efektif di Papua Barat, menurutnya, harus berbasis budaya dan data.
Data BPS dan Pendekatan Kontekstual
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Papua Barat memiliki kontribusi terendah terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Data BPS ini menjadi pijakan Kemensos untuk menerapkan pendekatan pemberdayaan yang lebih kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga pemahaman mendalam tentang budaya dan sosial masyarakat setempat.
Program Sekolah Rakyat: Lebih dari Sekadar Pendidikan
Salah satu program andalan Kemensos adalah Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat, dilatarbelakangi Inpres No 8 Tahun 2025 tentang kesejahteraan sosial, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat tidak sekadar meningkatkan pendidikan, tetapi juga memfasilitasi kemandirian ekonomi. Program ini fokus pada pendidikan karakter dan keterampilan praktis untuk mempercepat proses keluar dari kemiskinan.
Tantangan dan Solusi Kolaboratif
Dalam dialog dengan perwakilan masyarakat adat Papua Barat, terungkap beberapa tantangan. Di antaranya, kesenjangan antara kebijakan pemerintah (top-down) dan kearifan lokal (bottom-up).
Institusi Usba Raja Ampat, Chales M. Imbir, menekankan perlunya ruang dialog untuk memastikan masyarakat adat menjadi subjek, bukan hanya objek pembangunan. Pimpinan Dewan Adat Wilayah III Domberay, Semuel Awon, menambahkan intervensi pemerintah harus mengakomodasi kekhususan Papua.
Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kemensos berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini meliputi masyarakat adat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga lain. Tujuannya, memastikan program penguatan kapasitas, sosial-ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan di Papua Barat berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, I Ketut Supena, menegaskan pentingnya integrasi kebijakan nasional dengan realitas lokal. Pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan.
Kemensos menyadari bahwa keberhasilan pembangunan di Papua Barat bergantung pada pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lokal. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan program pemberdayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara berkelanjutan. Upaya ini menandai langkah penting menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut.
