Pemerintah secara resmi telah menentukan nilai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram. Keputusan ini dituangkan dalam dokumen Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nomor 18 Tahun 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa kebijakan penetapan HPP jagung ini menjadi pijakan bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen jagung domestik guna memperkuat ketersediaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
“Penetapan HPP jagung ini berdasarkan hasil Rakortas Menko Bidang Pangan pada awal Januari lalu. Pada saat itu ditetapkan pemberlakuan kenaikan HPP jagung ke Rp 5.500 per kilogram untuk awal Februari ini dengan mempertimbangkan musim panen jagung,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).
Langkah penetapan HPP ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga serta meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
“Penetapan harga ini bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan serta memastikan harga jagung tetap kompetitif bagi industri hilir. Dengan HPP sebesar Rp 5.500 per kg, kami berharap keseimbangan antara produsen dan konsumen tetap terjaga,” tambah Arief.
Berdasarkan data dari Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada triwulan pertama tahun 2025 diperkirakan mengalami lonjakan sebesar 1,4 juta ton atau naik 41,38% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Rincian estimasi produksi jagung pada awal tahun 2025 adalah sebagai berikut: Januari diprediksi mencapai 1,33 juta ton, Februari 1,39 juta ton, dan Maret 2,08 juta ton. Secara keseluruhan, total produksi dalam tiga bulan pertama tahun ini diproyeksikan mencapai 4,81 juta ton. Sebagai perbandingan, produksi pada triwulan pertama tahun 2024 hanya berjumlah 3,40 juta ton, dengan rincian Januari sebesar 512 ribu ton, Februari 838 ribu ton, dan Maret 2,05 juta ton.
Peningkatan produksi jagung yang signifikan ini tentunya direspons dengan komitmen pemerintah dalam menyerap hasil panen guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah yang dikelola oleh BUMN pangan.
“Hasil produksi petani jagung ini harus diserap oleh pemerintah menjadi cadangan pangan nasional melalui peran Bulog sebagai offtaker. Jadi dengan HPP ini kita semua tentunya berharap sedulur petani mendapatkan harga yang baik, pada saat yang sama Bulog mampu memperkuat stok jagung pemerintah yang nantinya digunakan untuk intervensi stabilisasi,” urai Arief.
Sebagai upaya memperkokoh Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), Bulog ditargetkan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung pipilan kering sepanjang tahun 2025. Jumlah ini setara dengan sekitar 5,8 persen dari total estimasi produksi jagung nasional yang mencapai 17,7 juta ton. Sementara itu, penyaluran dalam bentuk SPHP jagung ditargetkan sebesar 250 ribu ton pada tahun yang sama.
