Lima hari menjelang Pemilu 2024, sebuah pemandangan muram menyambut saya di Labuhanbatu Selatan. Di rumah seorang koordinator tim kecamatan, wajah-wajah cemas dan letih tampak jelas. Ketegangan semakin terasa di dalam rumah.
Pak Purba, seorang pria bertubuh besar, meledak amarah. Ia hanya menerima satu amplop berisi uang, padahal keluarganya memiliki tiga pemilih. Ketidakpuasannya menunjukkan praktik politik uang yang terjadi di lapangan.
Politik Uang: Penyakit Kronis Demokrasi Indonesia
Insiden di Labuhanbatu Selatan bukanlah kasus yang terisolasi. Praktik politik uang merajalela di berbagai pemilihan, dari tingkat daerah hingga nasional.
Pilkada Barito Utara 2024 menjadi contoh nyata. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon karena terbukti melakukan politik uang. Ironisnya, tak ada kandidat yang layak dipilih.
Kegagalan ini bukan hanya kesalahan individu. Sistem politik yang sudah usang menjadi akar masalahnya. Tiang penyangga demokrasi rapuh dan tak mampu menopang sistem.
Lemahnya Kontrol Partai Politik
Salah satu penyebab utama merajalelanya politik uang adalah lemahnya fungsi partai politik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menetapkan partai memiliki fungsi pendidikan politik. Namun, fungsi ini seringkali hanya slogan kampanye.
Partai politik lebih sering hadir menjelang pemilu, lalu menghilang. Kurangnya keterikatan ideologis membuat warga mudah terpengaruh transaksi politik uang.
Aspinall dan Berenschot (2019) mencatat partai di Indonesia memiliki kontrol diskresi yang rendah terhadap kandidat.
Seringkali, kandidat yang justru menjadi patron bagi partai dan pemilih. Calon yang datang dari luar partai, dengan modal besar, membeli dukungan dan rekomendasi.
Proses kaderisasi terabaikan, kursi pencalonan dimenangkan lewat transaksi. Partai kehilangan otoritas, fungsi penyaring dan pengarah politik diambil alih tim sukses pribadi calon.
Partai hanya tinggal nama dan warna. Kandidat bebas menggunakan cara apa pun untuk menang, termasuk politik uang. Partai pun tak berdaya.
Normalisasi Politik Uang dalam Kesadaran Publik
Politik uang telah menjadi kebiasaan, bahkan dianggap wajar. Survei Politika Research & Consulting (PRC) 2020 menunjukkan 29 persen responden menganggapnya wajar.
Survei PRC di lima provinsi tahun 2023 menunjukkan angka lebih mengkhawatirkan. Di Banten, 64,8 persen responden menganggap politik uang dapat dimaklumi.
Angka ini cukup tinggi juga di DKI Jakarta (53,3 persen), Lampung (39,2 persen), Riau (35,9 persen), dan Sumatera Utara (42,3 persen).
Politik uang bukan lagi praktik tersembunyi, melainkan bagian dari kesadaran publik.
Kita tak bisa hanya menyalahkan partai atau kandidat. Pemilih sendiri berperan penting. Politik uang tak akan hidup jika hanya ada yang memberi.
Saat pemilih menerima uang atau sembako, mereka menjual hak politiknya. Suara yang sakral menjadi komoditas murah. Masa depan daerah dipertaruhkan pada transaksi jangka pendek.
Alasan seperti “daripada tidak dapat apa-apa” atau “semua calon sama saja” hanya memperpanjang siklus korupsi dan melanggengkan kepemimpinan buruk.
Mentalitas permisif dan budaya pragmatis menjadi akar masalah. Menolak politik uang bukan hanya soal etika, melainkan menyelamatkan masa depan bersama.
Barito Utara telah memberi pelajaran pahit. Namun, demokrasi bisa dimulai ulang. Perbaikan membutuhkan kemauan politik dan komitmen bersama.
Langkah awal adalah mendorong partai politik kembali ke khitahnya sebagai institusi kaderisasi dan pendidikan politik. Masyarakat sipil perlu diperkuat sebagai agen literasi politik.
Ketahanan moral bersama perlu dibangun. Penolakan politik uang harus menjadi gerakan sosial. Demokrasi tak hanya ditopang hukum dan institusi, tapi kesadaran warga.
Mulailah dari ruang tamu keluarga kita. Apakah kita memilih karena amplop? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan.
Nurul Fatta, Konsultan Politik di Politika Research & Consulting (PRC), memberikan perspektif penting tentang akar masalah dan solusi untuk mengatasi praktik politik uang yang telah merusak demokrasi Indonesia.
