Pemberitaan terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menimbulkan beragam reaksi. Proses mutasi yang dibatalkan dalam waktu singkat ini menjadi sorotan publik, terutama mengenai potensi implikasi politiknya.
Partai NasDem, misalnya, meminta agar peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi TNI untuk menghindari kemunculan isu serupa di masa mendatang. Mereka menekankan pentingnya TNI tetap berjarak dari politik praktis.
Kontroversi Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo
Mutasi Letjen Kunto, putra Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, awalnya tercantum dalam keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang merotasi 237 perwira tinggi (Pati) TNI.
Letjen Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD, sementara jabatan Pangkogabwilhan I akan diisi Laksda Hersan, mantan ajudan Presiden Joko Widodo.
Keputusan mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan mutasi sebagai bagian dari pembinaan personel dan kebutuhan organisasi.
Pembatalan Mutasi dan Penjelasan Resmi
Namun, tiga hari kemudian, Panglima TNI merevisi keputusannya. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554A/IV/2025 tanggal 30 April 2025 membatalkan mutasi Letjen Kunto.
Jabatan Pangkogabwilhan I kembali dipegang Letjen Kunto. Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan pembatalan ini disebabkan oleh adanya keterkaitan dengan rangkaian pergeseran Pati lainnya yang belum dapat dilaksanakan.
Kristomei menekankan bahwa mekanisme mutasi melibatkan rangkaian pergeseran jabatan yang saling berkaitan. Karena ada beberapa pihak yang belum dapat dimutasi pada saat itu, maka keputusan awal diubah.
Analisis dan Implikasi Ke Depan
Ahmad Sahroni dari Partai NasDem menyatakan bahwa kecepatan pembatalan mutasi tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi berkaitan dengan politik.
Meskipun Sahroni menganggap kejadian ini hanya kesalahan administrasi internal TNI, ia tetap menekankan pentingnya TNI tetap menjaga netralitas politiknya.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena melibatkan figur penting dan berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan profesionalitas di tubuh TNI. Ke depan, mekanisme mutasi dan proses pengambilan keputusan diharapkan lebih transparan dan terhindar dari interpretasi politik.
Proses pembinaan personel TNI harus tetap berpedoman pada profesionalisme dan meritokrasi, menghindari persepsi yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
Kejadian ini mengingatkan pentingnya memperkuat sistem internal TNI untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme TNI.
