Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla, dengan Riau sebagai salah satu yang dinyatakan dalam status darurat.
Status darurat ini ditetapkan menyusul semakin meluasnya titik api dan lahan yang terbakar di Riau. Pemerintah pusat pun telah mengerahkan berbagai bantuan untuk membantu penanggulangan bencana ini.
Enam Provinsi Prioritas Penanggulangan Karhutla
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengumumkan enam provinsi yang menjadi prioritas utama penanganan karhutla. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau di Sumatera, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan di Kalimantan.
Kalimantan Timur ditetapkan sebagai provinsi dengan penanganan khusus. Sementara beberapa provinsi lain masih berfokus pada penanggulangan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor.
Bantuan Pemerintah Pusat untuk Riau
Pemerintah pusat telah memberikan dukungan signifikan kepada Provinsi Riau dalam upaya penanggulangan karhutla. Sebanyak 23 jenis peralatan telah diserahkan untuk mendukung operasi pemadaman dan pencegahan.
Penentuan prioritas penggunaan peralatan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Riau, berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota yang terdampak.
Penanganan karhutla di Riau bukan hanya fokus tahun ini saja. Daerah-daerah tersebut telah memiliki peralatan sendiri, dan bantuan pemerintah pusat akan difokuskan pada pengadaan tambahan peralatan yang masih kurang, seperti helikopter water bombing dan peralatan satgas darat.
Riau Dinyatakan Darurat Karhutla
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, secara resmi mengumumkan status darurat karhutla di Provinsi Riau. Pernyataan ini disampaikan setelah apel kesiapsiagaan penanganan bencana karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Data menunjukkan telah terjadi kebakaran di lahan dan hutan seluas 81 hektare, dengan 144 titik api terdeteksi di lapangan. Operasi modifikasi cuaca di Riau akan dimulai pada 1 Mei 2025 untuk membantu upaya pemadaman.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, turut hadir dalam apel tersebut dan menyampaikan bahwa angka karhutla di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, meskipun sempat terjadi El Nino di tahun 2023 dan 2024.
Ia menyebutkan angka karhutla pada 2024 turun menjadi 370 ribu hektar, dibandingkan 1,1 juta hektar di 2023. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan kejadian El Nino di tahun 2009 yang mencapai 1,7 juta hektar.
Apel kesiapsiagaan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wamenko Polkam Loedwijk Freidrick Paulu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid.
Penanganan karhutla di Riau dan beberapa provinsi lain di Sumatera dan Kalimantan memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Perlu adanya strategi jangka panjang yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat.
Data yang menunjukkan penurunan angka karhutla perlu dikaji lebih lanjut dan disertai dengan analisis penyebab penurunan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di masa mendatang.
