Meningkatnya kasus penipuan daring yang mengakibatkan kematian Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja menjadi sorotan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Puan Maharani menekankan perlunya respons yang lebih masif dari pemerintah untuk mencegah tragedi serupa terulang. Data menunjukkan lonjakan signifikan kasus WNI bermasalah di Kamboja dalam beberapa tahun terakhir.
Lonjakan Kasus WNI Bermasalah di Kamboja
Jumlah kasus WNI bermasalah di Kamboja meningkat drastis. Data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja menunjukkan lonjakan hingga 60 kali lipat dalam lima tahun terakhir, dari 56 kasus pada 2020 menjadi 3.310 kasus pada 2024.
Sebanyak 75% dari kasus tersebut terkait dengan penipuan daring atau online scam. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini bagi PMI di Kamboja.
Ancaman Online Scam dan Perlunya Perlindungan Masif
Modus penipuan daring yang mengakibatkan WNI terjebak dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan bahkan mengancam nyawa, membutuhkan perhatian serius. Korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga fisik dan psikologis.
Puan Maharani menganggap masalah ini bukan hanya isu domestik, tetapi juga darurat kawasan yang membutuhkan kerjasama internasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk mengatasi sindikat penipuan daring lintas negara.
Kerjasama Regional untuk Perlindungan PMI
Indonesia perlu mendorong peran Task Force on Migrant Workers (TFAMW) sebagai upaya kolektif ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya sindikat online scam. Kerjasama antar negara ASEAN sangat krusial dalam hal ini.
Puan Maharani juga mendorong pembentukan protokol darurat ASEAN untuk melindungi korban eksploitasi. Hal ini mencakup pendataan pekerja migran yang transparan dan terintegrasi di antara negara-negara anggota ASEAN.
Pentingnya transparansi dan integrasi data pekerja migran antar negara ASEAN akan mempermudah proses pelacakan dan perlindungan terhadap mereka. Dengan begitu, upaya pencegahan dan penyelamatan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Puan menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi PMI, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga fisik dan jiwa. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI yang bekerja di luar negeri.
Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan dan pengawasan yang ketat terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan negara-negara tujuan migrasi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para PMI.
Langkah-langkah konkret dan kerjasama regional yang efektif diharapkan mampu menekan angka kasus WNI bermasalah di Kamboja dan negara lain di masa mendatang. Perlindungan yang komprehensif menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.
