Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, menjadi salah satu ASN yang turut serta dalam program wajib naik transportasi umum ke kantor. Program ini dimulai pada Rabu, 30 April 2025, berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.
Langkah ini merupakan implementasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan transportasi umum massal, mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan.
Penerapan Kebijakan Naik Transjakarta oleh ASN Jakarta Selatan
Munjirin memulai perjalanan menuju kantornya dengan berjalan kaki dari rumah dinas di Jalan Citayam 1 menuju Halte Pasar Santa. Dari sana, ia menaiki Transjakarta rute 6U menuju Terminal Blok M.
Setelah transit di Terminal Blok M, ia melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta rute 6N hingga tiba di Halte Wali Kota Jakarta Selatan. Total waktu tempuh sekitar 30 menit.
Sepanjang perjalanan, Munjirin mengaku lancar dan hanya bertemu satu lampu merah. Ia menilai pengalaman ini positif dan berharap dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya.
Dampak Positif Kebijakan Wajib Naik Transportasi Umum
Munjirin optimistis kebijakan ini akan berdampak positif bagi ASN dan warga Jakarta secara keseluruhan. Penggunaan transportasi umum diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong gaya hidup sehat dengan berjalan kaki menuju halte terdekat. Walaupun awalnya mungkin terasa merepotkan, Munjirin yakin kebiasaan ini akan menjadi lebih menyenangkan jika dilakukan secara rutin.
Ia juga memberikan imbauan kepada para ASN untuk terus mencari rute angkutan umum terdekat menuju kantor. Proses penyesuaian memang dibutuhkan, tetapi konsistensi akan membawa hasil yang baik.
Instruksi Gubernur DKI Jakarta dan Tujuan Kebijakan
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025, yang ditandatangani Gubernur Pramono Anung pada 23 April 2025, mewajibkan seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan angkutan umum massal setiap hari Rabu.
Kebijakan ini bertujuan memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangatlah penting untuk keberhasilan program ini.
Penerapan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi ASN di Jakarta Selatan pada Rabu pertama menunjukkan komitmen nyata Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan. Keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan adaptasi semua pihak. Diharapkan, kebiasaan positif ini akan terus terjaga dan berdampak luas bagi masyarakat Jakarta.
