Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengumumkan adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai lebih dari Rp 334 miliar.
Keterlambatan pembayaran ini diakibatkan oleh kurangnya prioritas penganggaran pada kewajiban tersebut di masa lalu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jabar.
Utang BPJS Kesehatan Jabar: Akibat Penganggaran yang Tak Prioritas
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp 334 miliar lebih ini terjadi karena kesalahan dalam perencanaan anggaran sebelumnya. Prioritas penganggaran lebih diutamakan pada pos-pos belanja lain, sehingga kewajiban iuran BPJS Kesehatan terabaikan.
Pernyataan ini disampaikan Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (21/6/2025). Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem penganggaran di masa mendatang.
APBD Perubahan dan Penghematan Anggaran
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov Jabar berencana mengalokasikan anggaran pembayaran BPJS Kesehatan dalam APBD Perubahan tahun ini. Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan sejumlah pejabat terkait, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan, untuk segera menindaklanjuti hal ini.
Namun, langkah tersebut memerlukan pengorbanan. Pemprov Jabar harus melakukan penghematan anggaran dengan memangkas pos-pos belanja yang tidak mendesak dan berpotensi pemborosan. Prioritas akan dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS Kesehatan.
Fokus Kebutuhan Dasar Masyarakat: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Ke depan, Pemprov Jabar akan memprioritaskan anggaran pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, penyediaan akses listrik dan air bersih, serta peningkatan layanan kesehatan.
Prioritas Anggaran untuk Layanan Kesehatan
Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan. Ia menghimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk turut mengalokasikan anggaran perubahan guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Jabar melalui BPJS Kesehatan.
Hal ini selaras dengan komitmen Pemprov Jabar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terkait alokasi anggaran yang selama ini dianggap kurang tepat sasaran. Beliau mempertanyakan efektivitas pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat mewah, sementara kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses layanan kesehatan, masih terabaikan. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penataan anggaran ke depannya.
Dengan adanya komitmen untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan, diharapkan akses layanan kesehatan di Jawa Barat dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat terjamin.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk menghindari terulangnya permasalahan serupa. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
