Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, mengkritik kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia mendesak Kementerian HAM untuk segera bertindak melindungi hak-hak korban.
Kritikan ini muncul setelah DPR menerima aduan dari para korban yang sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut kepada Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Marinus menilai penanganan kasus ini terkesan lamban dan membutuhkan perhatian serius.
Lambannya Penanganan Kasus Eksploitasi Eks Pemain OCI
Marinus Gea mempertanyakan langkah konkret Kementerian HAM dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di OCI. Ia menyoroti kurangnya transparansi dan kecepatan dalam proses penyelidikan.
Menurutnya, kelambanan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini perlu segera diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Pentingnya Komunikasi dan Sosialisasi Kementerian HAM
Marinus menekankan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Hal ini krusial agar masyarakat memahami mekanisme pelaporan dan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.
Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat Kementerian HAM. Padahal, keberadaan Kementerian HAM sangat penting dalam melindungi hak-hak asasi warga negara.
Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada publik menjadi sangat mendesak.
Realisasi Anggaran Kementerian HAM dan Transparansi Penggunaannya
Marinus juga menyoroti realisasi anggaran Kementerian HAM tahun 2025. Dari pagu anggaran Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.
Ia meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan Rp 51 miliar tersebut. Marinus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Anggaran yang telah digunakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya angka di atas kertas. Kementerian HAM perlu menunjukkan bukti konkret atas penggunaan anggaran tersebut.
Pertanyaan Mengenai Program Nyata
Marinus mempertanyakan apakah realisasi anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat atau hanya untuk kegiatan rutin.
Ia meminta Kementerian HAM untuk mempublikasikan laporan penggunaan anggaran secara detail dan transparan agar dapat diakses publik.
Marinus berharap Kementerian HAM dapat meningkatkan kinerjanya dalam melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia di Indonesia benar-benar terlindungi.
Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian HAM, termasuk mekanisme pengawasan dan pengawasan penggunaan anggaran. Dengan demikian, pelanggaran HAM dapat dicegah dan ditangani secara efektif dan efisien.
