Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), tengah menggencarkan upaya pemberantasan judi online. Rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penindakan judi online, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah penegakan hukum di sektor ini.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dampak negatif judi online terhadap perekonomian dan generasi muda Indonesia. Kominfo telah melakukan berbagai upaya untuk membendung maraknya judi online di ruang digital.
Upaya Pemberantasan Judi Online oleh Kominfo
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, menyatakan bahwa proses pembahasan PP tersebut masih berlangsung. Pembahasan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di dalam Desk Pemberantasan Judi Online.
Meskipun detail mengenai isi dan waktu penerbitan PP masih dirahasiakan, Kominfo telah berhasil memblokir 1,3 juta konten judi online sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025. Sebagian besar konten tersebut berasal dari situs web dan alamat IP, disusul oleh iklan di media sosial.
Pemblokiran ini merupakan bagian dari strategi Kominfo untuk melawan dampak negatif judi online. Alexander menekankan bahwa judi online mengancam produktivitas, ekonomi keluarga, dan masa depan generasi muda Indonesia.
Dampak Negatif Judi Online dan Potensi Kerugian
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), potensi kerugian akibat judi online jika tidak ditangani secara serius dapat mencapai Rp 1.000 triliun pada akhir tahun 2025. Angka ini menunjukkan urgensi penanganan judi online secara komprehensif dan efektif.
Kominfo menyadari besarnya ancaman ini, sehingga upaya pemblokiran konten judi online terus dilakukan secara masif. Selain itu, regulasi yang lebih tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku judi online.
Peraturan Pemerintah yang Lebih Tegas
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebelumnya telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan PP untuk mengatur penindakan judi online secara lebih tegas. PP tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan judi online di Indonesia.
Presiden Prabowo secara langsung membahas perkembangan penanganan judi online dan menekankan perlunya aturan yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara serius dan menyeluruh.
Pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk judi online. Dengan penerbitan PP dan upaya pemblokiran konten yang masif, diharapkan praktik judi online dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat.
Ke depannya, perlu ada kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat untuk memberantas judi online. Dengan sinergi yang optimal, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.
