Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama tahun 2025. Sebesar Rp600.000 telah diterima oleh 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang terdaftar.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan pencairan BSU tahap selanjutnya masih dalam proses validasi data. Proses ini memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Proses Pencairan BSU Tahap 1 dan Tahap Berikutnya
Penyaluran BSU tahap pertama telah dilakukan, namun masih ada sisa penerima yang belum mendapatkan bantuan.
Menaker Yassierli menjelaskan proses verifikasi dan validasi data penerima sebagai penyebab keterlambatan pencairan.
Data penerima BSU berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan diverifikasi ulang oleh Kemenaker untuk memastikan keakuratannya.
Proses verifikasi ini bertujuan agar BSU tepat sasaran, mengingat ASN, TNI, dan Polri tidak termasuk sebagai penerima.
Peran BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Himbara
BPJS Ketenagakerjaan menjadi sumber data utama penerima BSU tahun ini.
Kemenaker melakukan verifikasi ulang data tersebut sebelum penyaluran.
Setelah Kemenaker menyelesaikan proses verifikasi, Bank Himbara melakukan pengecekan nomor rekening penerima.
Proses transfer dana dari Kemenaker ke Bank Himbara juga membutuhkan waktu.
Oleh karena itu, pencairan BSU membutuhkan waktu dan beberapa tahapan.
Penyaluran BSU Melalui Berbagai Saluran
BSU disalurkan melalui Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia.
Penyaluran melalui BSI difokuskan untuk penerima di Aceh.
Penerima yang tidak memiliki rekening Himbara akan menerima BSU melalui PT Pos Indonesia.
Metode penyaluran ini serupa dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah berupaya memastikan semua pekerja yang berhak menerima BSU mendapatkannya.
Proses pencairan BSU melibatkan beberapa instansi dan membutuhkan waktu untuk memastikan akurasi data dan penyaluran yang tepat sasaran. Meskipun terdapat kendala dan keterlambatan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penyaluran BSU kepada seluruh pekerja yang berhak menerimanya. Transparansi dan kehati-hatian dalam proses verifikasi data menjadi kunci keberhasilan program ini.
