Indonesia terus berupaya memperkuat posisinya di kancah ekonomi global. Langkah signifikan diambil dengan mengajukan aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sejak awal tahun 2023. Dukungan internasional menjadi kunci keberhasilan proses ini.
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta dukungan dari Australia untuk memperlancar proses aksesi Indonesia ke OECD. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta.
Dukungan Australia untuk Aksesi Indonesia ke OECD
Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Anthony Albanese menghasilkan kabar positif. PM Albanese menyatakan dukungan penuh Australia terhadap upaya Indonesia bergabung dengan OECD.
Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan Australia mengingat statusnya sebagai anggota penting OECD. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses negosiasi dan pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut.
Indonesia juga Menargetkan Keanggotaan CPTPP
Selain OECD, Indonesia juga mengincar keanggotaan dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Australia, sebagai ketua CPTPP saat ini, memegang peran kunci dalam proses ini.
Prabowo Subianto pun memanfaatkan pertemuan tersebut untuk meminta dukungan Australia dalam hal ini. Australia, sekali lagi, memberikan respon positif dan menyatakan kesiapannya membantu Indonesia.
Dukungan penuh Australia terhadap upaya Indonesia bergabung dengan CPTPP diyakini akan sangat membantu percepatan proses negosiasi dan akses ke pasar internasional yang lebih luas.
Langkah-langkah Indonesia Menuju OECD
Proses aksesi ke OECD bukanlah hal yang mudah. Indonesia telah mengajukan *initial memorandum* kepada OECD sebagai langkah awal.
Selanjutnya, pada awal Juni 2024 akan diadakan pertemuan tingkat menteri (Ministerial of Meeting) antara Indonesia dan OECD untuk membahas lebih lanjut proses aksesi tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia berharap *initial memorandum* tersebut sudah mendapatkan status yang jelas menjelang pertemuan menteri tersebut. Kesuksesan pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Tantangan dan Peluang Aksesi ke OECD
Keanggotaan OECD akan membawa Indonesia pada standar ekonomi dan tata kelola yang lebih tinggi. Namun, ini juga menuntut komitmen besar dalam reformasi berbagai sektor.
Indonesia perlu memperkuat berbagai regulasi dan kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini membutuhkan kerja sama yang kuat antar berbagai kementerian dan lembaga.
Namun, potensi manfaat yang didapat dari keanggotaan OECD sangat besar, mulai dari peningkatan investasi asing, akses ke pasar internasional yang lebih luas, hingga peningkatan daya saing ekonomi nasional. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan internasional, peluang keberhasilan sangat terbuka lebar.
Keberhasilan Indonesia bergabung dengan OECD dan CPTPP akan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memperbaiki sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Hal ini akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. Dukungan internasional yang konsisten akan menjadi penentu penting dalam mencapai tujuan tersebut. Proses ini memerlukan kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak.
