Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, gencar mendorong reformasi budaya kerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan perusahaan. Ia menekankan pentingnya integritas dan tata kelola yang baik dalam menjalankan operasional BUMN.
Reformasi ini merespon sejumlah permasalahan yang ditemukan di beberapa BUMN. Salah satunya adalah keterlibatan istri direksi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Praktik ini dinilai tidak profesional dan harus segera dihentikan.
Tuntutan Profesionalisme di BUMN: Batasi Keterlibatan Keluarga
Dony Oskaria secara tegas melarang keterlibatan istri direksi dalam urusan kantor. Ia menyampaikan hal ini kepada para direksi BUMN setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurutnya, BUMN adalah perusahaan milik negara, bukan milik keluarga.
“Saya minta sama mereka, saya nggak mau istri terlibat dalam urusan kantor. Nggak mau istri menentukan gorden, penyanyi, atau acara,” ujar Dony dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad). Ia menekankan bahwa praktik tersebut dapat mempengaruhi perilaku kerja dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat.
Keterlibatan keluarga dalam urusan kantor dapat menciptakan konflik kepentingan dan merusak citra BUMN.
Bebas dari Tekanan dan Utang Budi
Dony juga meminta jajaran direksi BUMN untuk bekerja secara profesional dan bebas dari tekanan pihak manapun. Ia menegaskan bahwa penunjukan direksi BUMN telah melalui proses seleksi yang profesional. Direksi tidak boleh merasa terbebani oleh utang budi kepada siapapun.
Jika ada tekanan dari pihak tertentu, direksi diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Dony.
Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut hingga ke level tertinggi.
Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
Direksi BUMN memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kinerja perusahaan dan kepercayaan publik. Mereka harus menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan profesional dan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dengan demikian, keputusan yang diambil akan berdampak positif bagi perkembangan BUMN dan perekonomian negara.
Perbaikan Citra dan Etika Kerja
Selain itu, Dony juga menyoroti beberapa hal lain yang dinilai merusak citra BUMN. Ia melarang direksi bermain golf pada jam kerja. Hal ini dianggap tidak pantas dan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Bermain golf di jam kerja dianggap menyia-nyiakan waktu kerja dan dana negara.
Selain itu, Dony juga meminta agar direksi membatasi jumlah protokol, termasuk untuk istri direksi.
Ia mencontohkan para CEO di luar negeri yang tidak memiliki banyak ajudan dan protokol.
Dony Oskaria berharap reformasi budaya kerja ini dapat menciptakan lingkungan BUMN yang lebih bersih, transparan, dan profesional. Dengan begitu, BUMN dapat menjalankan perannya sebagai penopang perekonomian nasional dengan lebih efektif dan efisien. Perubahan budaya ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan standar etika yang lebih tinggi dalam pengelolaan BUMN ke depannya.
