Sebuah video YouTube dari YouTuber Australia, Andrew Fraser, yang menampilkan proses produksi tahu di Surabaya, Jawa Timur, telah viral. Video tersebut menuai kontroversi karena memperlihatkan penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar dalam proses produksi.
Konten yang berjudul “Indonesia TOXIC TOFU Timebomb: Poisoning Millions Daily” ini telah ditonton lebih dari 2,6 juta kali dan menarik perhatian Komisi IX DPR RI serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Reaksi Komisi IX DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Surya Utama (Uya Kuya), mengecam penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar dalam pembuatan tahu. Ia menyoroti dampak buruknya terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar pabrik.
Uya Kuya juga menyatakan keprihatinannya melihat pemberitaan di EBC News tentang impor sampah plastik dari luar negeri ke Indonesia untuk tujuan ini.
Sementara itu, Charles Honoris dari Fraksi PDIP meminta BPOM untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap pabrik-pabrik tahu di Indonesia, tak hanya di Surabaya, tetapi juga di Jakarta dan daerah lainnya.
Respon BPOM Terhadap Temuan
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa permasalahan penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar di pabrik tahu sebenarnya telah terdeteksi sejak tahun 2019.
BPOM menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Surabaya dan BPOM Surabaya untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Menanggapi video viral tersebut, BPOM memastikan akan kembali mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan di pabrik tahu yang dimaksud.
Analisis Lebih Dalam Mengenai Isu
Video Andrew Fraser telah memicu perdebatan publik tentang keamanan pangan dan pengelolaan sampah di Indonesia.
Penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan karena potensi kontaminasi bahan kimia berbahaya pada tahu.
Selain itu, praktik ini juga berdampak negatif pada lingkungan melalui peningkatan polusi udara.
Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap industri pengolahan pangan dan pengelolaan sampah di Indonesia.
Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang melindungi kesehatan dan lingkungan.
Langkah-langkah yang komprehensif dibutuhkan untuk mencegah praktik-praktik berbahaya seperti ini terulang kembali.
Diharapkan investigasi BPOM akan menghasilkan tindakan tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dan memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri pengolahan makanan. Semoga ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran kolektif dapat mencegah kejadian serupa.
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk makanan yang aman dan berkelanjutan.
