Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyoroti tantangan dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Ia mengaitkan kesulitan ini dengan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
Menurutnya, kelompok elite yang dimaksud terdiri dari pengusaha besar, pejabat pemerintahan, dan aktor politik. Kolusi di antara mereka, menurut Prabowo, menciptakan hambatan bagi masyarakat miskin untuk naik kelas menuju kelas menengah.
Kolusi Elite Penghambat Pengentasan Kemiskinan
Prabowo secara tegas menyatakan bahaya penguasaan negara oleh segelintir elite di negara berkembang seperti Indonesia. Kolusi antara pemodal besar, pejabat pemerintah, dan elite politik menjadi akar permasalahan. Hal ini, menurutnya, menghasilkan kegagalan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah.
Ia menolak model ekonomi kapitalis murni dan sosialis murni. Prabowo menganjurkan pendekatan yang lebih seimbang, menggabungkan sisi positif dari kedua sistem tersebut.
Mencari Jalan Tengah: Mengatasi Kelemahan Kapitalisme dan Sosialisme
Sosialisme murni, menurut Prabowo, menciptakan ketergantungan dan kurangnya insentif kerja. Sementara itu, kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan yang ekstrem, di mana hanya segelintir orang yang menikmati hasil kekayaan.
Ia menekankan pentingnya inovasi dan inisiatif dari sistem kapitalisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk melindungi kelompok miskin dan mencegah mereka tertinggal.
Perubahan Data Kemiskinan dan Implikasinya
Bank Dunia melakukan perubahan metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025. Penggunaan *purchasing power parities* (PPP) 2021 menggantikan PPP 2017.
Perubahan ini berdampak signifikan pada data kemiskinan Indonesia. Berdasarkan data Susenas dari BPS, jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa. Dengan PPP 2021, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya yang menggunakan PPP 2017, yaitu 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa.
Analisis Data Kemiskinan
Perubahan metode perhitungan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah kemiskinan dan pentingnya menggunakan data yang akurat dan up-to-date dalam merumuskan kebijakan. Data yang lebih tinggi ini memerlukan kajian lebih lanjut dan strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Pemerintah perlu memperhatikan dampak perubahan metode perhitungan ini dalam perencanaan dan implementasi program pengentasan kemiskinan. Evaluasi berkala dan adaptasi strategi menjadi penting untuk memastikan efektivitas program.
Pernyataan Prabowo Subianto ini menjadi sorotan penting, mengingatkan kita pada kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia dan perlunya solusi yang terintegrasi dan komprehensif. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Perubahan data kemiskinan terbaru semakin menggarisbawahi urgensi dari hal ini. Pembahasan lebih lanjut mengenai strategi tepat untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial perlu dilakukan secara terus-menerus.
