Pemerintah Indonesia tengah merampungkan peta jalan pengentasan kemiskinan periode 2024-2029. Rencana induk ini diproyeksikan rampung dan ditetapkan pada Juli 2025.
Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait dalam upaya sinergis mengurangi angka kemiskinan. Tujuannya, agar setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat kurang mampu.
Kerja Sama Antar Lembaga dan Swasta
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa BP Taskin akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian. Koordinasi ini mencakup penyesuaian, evaluasi, dan dukungan untuk program pengentasan kemiskinan.
Lebih jauh, Budiman menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk pengusaha swasta. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan wirausaha dan industrialisasi.
Menurutnya, orang-orang dari kalangan menengah ke atas yang berkecimpung di berbagai industri harus memiliki visi yang sama. Visi tersebut adalah untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jeratan kemiskinan.
Sembilan Industri Prioritas
Rencana induk ini akan memfokuskan pengembangan pada sembilan sektor industri. Sembilan sektor tersebut adalah pangan, pendidikan, kesehatan, pengolahan, hunian, kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan.
Dari sembilan sektor tersebut, tiga sektor menjadi prioritas utama. Ketiga sektor prioritas tersebut adalah pangan, hunian, dan pendidikan karena tingginya permintaan di ketiga sektor tersebut.
Program Unggulan Penghasil Perputaran Uang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, dan pengembangan sekolah rakyat menjadi program unggulan. Ketiga program ini diharapkan mampu menghasilkan perputaran uang yang signifikan.
Budiman menambahkan, jika masyarakat miskin dilibatkan dalam ketiga program tersebut, dampaknya akan lebih besar terhadap peningkatan ekonomi mereka dan pengentasan kemiskinan.
Dengan melibatkan masyarakat miskin dalam proses produksi dan distribusi, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka secara langsung.
Hal ini akan menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian, sekaligus mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Semoga rencana induk ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
