Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menghebohkan publik dengan usulan pemotongan anggaran federal senilai US$ 163 miliar atau sekitar Rp 2.673 triliun (kurs Rp 16.400). Pemotongan besar-besaran ini direncanakan untuk tahun depan dan akan berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, perumahan, dan penelitian medis.
Namun, di tengah rencana penghematan ini, Trump justru mengusulkan peningkatan anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan perbatasan. Kenaikan anggaran keamanan nasional bahkan diproyeksikan mencapai 65% dari angka yang ditetapkan pada tahun 2025, mencerminkan komitmen kuat Trump dalam menangani imigrasi ilegal.
Pemotongan Anggaran yang Kontroversial
Usulan pemotongan anggaran Trump menuai kontroversi. Pengeluaran non-pertahanan akan dipangkas hingga 23%, mencapai level terendah sejak tahun 2017. Namun, perlu dicatat bahwa program jaminan sosial dan kesehatan dikecualikan dari pemotongan ini.
Langkah ini mendapat kecaman dari Partai Demokrat yang menilai pemotongan tersebut terlalu drastis. Partai Demokrat mengkritik keras kebijakan ini dan menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Mereka berpendapat bahwa pemotongan ini akan berdampak buruk pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat Amerika.
Prioritas Keamanan dan Beban Utang
Trump bersikukuh pada komitmennya untuk meningkatkan keamanan perbatasan, sebuah janji kampanye yang ia berupaya wujudkan sejak kembali menjabat. Peningkatan anggaran keamanan perbatasan ini sejalan dengan kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintahannya.
Namun, di tengah rencana pengeluaran ini, pemerintah AS masih menghadapi beban utang yang membengkak mencapai US$ 36 triliun. Para ahli anggaran dan pengamat fiskal khawatir bahwa rencana Trump untuk memperpanjang pemotongan pajak, seperti yang dilakukan pada tahun 2017, akan semakin memperburuk kondisi keuangan negara.
Tanggapan Senator dan Kekuasaan Kongres
Senator Republik Susan Collins, salah satu pejabat tinggi yang berperan dalam penganggaran di DPR AS, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap usulan tersebut. Ia menyebut permintaan anggaran yang disampaikan terlambat dan masih kurang detail.
Collins mengungkapkan keberatannya, terutama terkait rendahnya anggaran pertahanan dan pemotongan program bantuan pemanas rumah bagi warga berpenghasilan rendah. Ia menekankan bahwa pada akhirnya, Kongreslah yang memegang kendali atas anggaran pemerintah.
Meskipun usulan ini menimbulkan kontroversi, proses pengesahan anggaran masih panjang dan bergantung pada persetujuan Kongres. Dinamika politik dan negosiasi antar partai akan menentukan nasib usulan pemotongan anggaran yang diajukan oleh Presiden Trump ini.
Perdebatan mengenai usulan anggaran ini kemungkinan akan berlangsung alot mengingat perbedaan pandangan yang tajam antara Partai Republik dan Demokrat. Masa depan program-program sosial dan layanan publik di Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk.
Kejelasan rincian anggaran dan proses negosiasi di Kongres akan menjadi penentu dampak nyata dari usulan pemotongan ini terhadap kehidupan masyarakat Amerika. Situasi ini tentunya akan terus menjadi sorotan publik dan media internasional.
