Pemerintah Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan penerapan kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Kebijakan ini, meskipun bertujuan mulia untuk keselamatan jalan dan infrastruktur, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor logistik dan harga barang di pasaran.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang sebelum kebijakan ini diterapkan secara penuh. Ia menekankan perlunya roadmap yang komprehensif agar tidak terjadi guncangan ekonomi yang merugikan banyak pihak.
Tantangan Implementasi Kebijakan Zero ODOL
Trubus Rahadiansyah memperingatkan bahwa wacana zero ODOL selama ini seringkali hanya sebatas wacana politik tanpa solusi konkret. Pelarangan truk ODOL memang penting, namun harus diiringi solusi bagi pelaku usaha logistik yang terdampak.
Ia mencontohkan, penghapusan ODOL akan meningkatkan biaya logistik karena efisiensi biaya akan hilang. Akibatnya, harga barang di pasaran akan ikut naik dan membebani konsumen.
Solusi Komprehensif dan Terencana
Pemerintah perlu menyiapkan skema kompensasi untuk mengurangi beban pelaku usaha logistik. Relaksasi pajak atau subsidi pengadaan armada baru bisa menjadi pertimbangan.
Trubus menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga menyediakan solusi yang terencana dan komprehensif. Ia mengapresiasi rencana insentif dari Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, namun menekankan agar insentif tersebut menyasar berbagai aspek.
Aspek-Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan Zero ODOL
Relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pembelian truk baru bisa mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Subsidi bahan baku bagi industri juga diperlukan untuk mengurangi beban biaya produksi.
Pengembangan infrastruktur jalan yang memadai, termasuk pelebaran jalan dan peningkatan kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST), sangat penting.
Pemisahan jalur logistik dari kendaraan pribadi juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendataan pengemudi truk, termasuk mengurangi jumlah sopir tembak, juga krusial untuk keberhasilan kebijakan ini.
Kebijakan Nasional dan Sinergi Lintas Sektor
Trubus juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan zero ODOL secara nasional dan tidak parsial di wilayah tertentu. Penerapan yang tidak konsisten akan mengurangi efektivitas kebijakan.
Sinergi antar sektor dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan zero ODOL. Tanpa perencanaan yang menyeluruh dan sinergi yang kuat, kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru.
Kesimpulannya, penerapan kebijakan zero ODOL memerlukan perencanaan yang matang, solusi komprehensif, dan sinergi yang kuat antar berbagai pihak. Tanpa hal tersebut, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas daripada manfaatnya. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman sebelumnya dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan solusi yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
