Kemenkeuan (Kemenkeu) memastikan APBN masih mampu meredam dampak lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Iran dan Israel. Lonjakan harga minyak berpotensi meningkatkan harga BBM dan barang-barang di dalam negeri, sehingga berisiko memicu inflasi. Namun, pemerintah optimistis mampu mengendalikan situasi ini.
Inflasi nasional hingga Mei 2025 tercatat 1,19 persen secara year to date (ytd). Angka ini menunjukkan kondisi inflasi masih terkendali. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.
APBN sebagai Penyangga Inflasi
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa subsidi dan kompensasi pemerintah menjadi kunci untuk meredam tekanan harga minyak dunia terhadap inflasi. Ruang fiskal yang masih tersedia memungkinkan pemerintah untuk terus memberikan dukungan tersebut.
Subsidi dan kompensasi akan menyerap risiko inflasi domestik yang dipicu oleh kenaikan harga minyak. Kebijakan ini memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dengan adanya ruang fiskal, fungsi APBN sebagai *shock absorber* tetap berjalan optimal. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi berbagai ketidakpastian global.
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia yang Stabil
Kinerja fiskal, pasar keuangan, industri jasa keuangan, dan perekonomian nasional saat ini masih stabil. Tekanan ekonomi dalam sepekan terakhir masih dalam batas aman dan belum berdampak signifikan.
Pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global secara ketat. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga memastikan respon yang cepat dan tepat terhadap setiap perubahan.
Harga minyak dunia saat ini juga masih di bawah asumsi dasar makro APBN 2025 sebesar 82 dolar AS per barel. Harga minyak Brent di akhir pekan lalu berada di level 77,27 dolar AS (eop), dan rata-rata ICP (minyak mentah Indonesia) masih di bawah 73 dolar AS per barel (ytd).
Langkah Antisipatif Pemerintah
Pemerintah, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus memantau perkembangan global yang berpotensi mengancam perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Asesmen risiko dilakukan secara berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Langkah-langkah mitigasi disiapkan sejak dini untuk meminimalisir dampak negatif. Peran APBN sebagai *shock absorber* terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pemerintah berkomitmen untuk mewaspadai risiko global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah memastikan respon yang efektif dan terintegrasi.
Dengan strategi yang terencana dan pemantauan yang ketat, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Kesiapan fiskal dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah mitigasi dan memantau perkembangan global secara dinamis. Hal ini penting untuk memastikan APBN tetap efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
