Ekonom Defiyan Cori menegaskan bahwa akselerasi perubahan menuju energi terbarukan melalui elektrifikasi merupakan elemen krusial dalam mencapai kemandirian serta ketahanan energi nasional.
Ia menyoroti bahwa salah satu tonggak utama dalam percepatan transisi energi terlihat dari terselenggaranya ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13 Februari 2025.
“Pameran ini sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, mengingat perlunya swasembada dan kedaulatan energi dalam menghadapi dinamika global,” ujar Defiyan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, perhelatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menggeser ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil menuju solusi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan kendaraan listrik.
Sebagai upaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik, ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur telah mengalami peningkatan pesat. Contohnya, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mengalami lonjakan drastis sebesar 300 persen, dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024.
Di sisi lain, layanan pengisian daya di rumah atau home charging services (HCS) juga mengalami lonjakan signifikan sebesar 300 persen, dari 9.000 unit pada 2023 menjadi 28.000 unit pada 2024.
Tak hanya infrastruktur, konsumsi listrik dari kendaraan listrik juga meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa jumlah transaksi konsumsi listrik naik dari 119.600 menjadi 402.509, mengalami lonjakan sebesar 337 persen.
Sementara itu, pemanfaatan listrik melalui SPKLU mengalami kenaikan tajam sebesar 370 persen, dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) pada 2023 menjadi 9,1 juta kWh di 2024. Sedangkan konsumsi listrik melalui layanan HCS meningkat lebih dari 403 persen, dari 2,9 juta kWh menjadi 11,8 juta kWh.
Ia menilai bahwa peningkatan transaksi dan konsumsi listrik dari SPKLU serta HCS menunjukkan bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang bertujuan mempercepat adopsi kendaraan listrik guna mewujudkan target nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) pada 2060 atau bahkan lebih awal.
Dari perspektif kebijakan, Defiyan menekankan bahwa dorongan insentif yang lebih luas sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi energi.
“Insentif tambahan, baik berupa keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di pelosok tanah air, harus diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional terus berkembang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan industri otomotif nasional, yang diperkuat oleh sistem pengawasan yang ketat, transisi menuju energi ramah lingkungan diharapkan dapat memperkokoh kemandirian energi nasional. Selain itu, langkah ini juga berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.
